BPTJ Dorong Percepatan Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Listrik di Jabodetabek

Acara Sharing Session, Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek di di Hotel Pullman Jakarta Central Park. (dok. bptj)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus berupaya menurunkan emisi dan polusi nan ditimbulkan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.

Salah satunya adalah dengan menetapkan quick win pengembangan rute pikulan umum berbasis jalan, khususnya JRC, feeder LRT Jabodebek dan Transjabodetabek, serta mendorong pemanfaatan daya baru terbarukan berbasis listrik dalam penyediaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekretaris BPTJ Hananto Prakoso, dalam aktivitas Sharing Session: Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek nan dilaksanakan di di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa (30/4/2024).

Potensi market pikulan umum sangat besar dengan adanya lebih dari 75 juta pergerakan di Jabodetabek, sedangkan capaian modal share pada tahun 2023 baru mencapai 20% dari 60% total pergerakan di Jabodetabek.

“Kami telah mengidentifikasi, pikulan umum massal saat ini hanya berpotensi melayani 7,97 juta alias 25,18% masyarakat Jabodetabek jika dihitung 500 meter dari titik simpul,” ungkap Hananto.

Di wilayah Jakarta, potensi untuk melayani pikulan umum massal mencapai 7,3 juta jiwa alias lebih dari 65% masyarakat Jakarta.

“Sementara untuk wilayah Bodetabek cakupannya kurang dari 5% alias hanya 656 ribu jiwa saja,” jelasnya.

Layanan bus listrik ini tentunya perlu dikembangkan dan diperluas cakupannya untuk menunjang mobilitas dari wilayah Bodetabek menuju kota Jakarta dan sebaliknya.

Untuk mendorong program percepatan tersebut, kata Hananto, BPTJ secara berjenjang membangun kolaborasi, komitmen dan komunikasi dalam menyiapkan pikulan umum berbasis listrik nan nyaman, berkepanjangan baik dengan pihak perbankan, developer, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi nan turut datang dalam aktivitas ini menyampaikan, sektor transportasi berkedudukan krusial dalam menghemat daya selain sektor industri dan rumah tangga.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung mendukung sesi ini, elektrifikasi kendaraan menjadi pendukung pengembangan reduksi emisi,” katanya.

Sebagai gambaran sektor transportasi pada tahun 2022 mempunyai konsumsi 429 MBOE.

Terdapat potensi penghematan daya 15% hingga 35% dengan strategi penerapan pada pikulan umum (BRT/MRT/LRT) dengan melakukan fuel switching dari BBM/fuel ke gas, hidrogen, serta listrik.

Ekosistem pikulan umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun nan lalu.

Mayasari Bakti misalnya telah mengoperasikan armada bus listrik sejak tahun 2022 dan sekarang telah mempunyai 52 unit armada bus listrik serta 15 unit charging station.

Sinarmas Land, salah satu developer pemukiman di Jabodetabek juga telah mengoperasikan satu unit bus listrik BSD Link di sekitar area BSD City untuk mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah BSD.

Menurut Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, potensi pembiayaan perbankan untuk pengadaan armada pikulan umum berbasis listrik cukup potensial.

“Investasi sektor transportasi mempunyai potensi nan besar dan dapat mencapai Rp8 triliun. Kredit perbankan nasional untuk sektor pikulan jalan tumbuh tinggi pada 2023,” ungkapnya.

Namun, Dendi menambahkan, tetap perlu diingat akibat perubahan kebijakan, resiko industri, akibat perubahan teknologi dan akibat operasional dapat menjadi aspek penghambat pembiayaan perbankan untuk armada pikulan umum berbasis daya listrik.

Konsistensi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, operator bus, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai kesiapan penerapan ekosistem pikulan umum berbasis listrik di wilayah Jabodetabek adalah kunci keberhasilan.

Kedepan, perlu langkah-langkah komprehensif untuk membangun prasarana dan pembelajaran berbareng untuk menyusun kebijakan dalam rangka mendukung elektrifikasi pikulan umum dengan tarif terjangkau.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kemenkomarinves, dinas perhubungan provinsi/kabupaten/kota di Jabodetabek, perbankan, operator pikulan umum, developer area perumahan/ruko, developer mall/pusat perbelanjaan, pakar, dan pengamat transportasi sebanyak kurang lebih 150 partisipan. B